Dampak Negatif Otonomi Daerah & Positifnya

0
6
Dampak negatif otonomi daerah

Dampak Positif dan Negatif Otonomi Daerah – Secara umum, otonomi daerah yaitu suatu kewenangan yang dimiliki oleh suatu daerah tertentu untuk mengatur dan mengurus sendiri terkait dengan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat yang sesuai dengan peraturan dan undang-undang.

Secara etimologi, kata otonomi berasal dari bhs Yunani, autos dan namos. Autos artinya sendiri. Sedangkan namos artinya aturan.

Menurut Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Otonomi daerah adalah suatu hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur serta mengurus sendiri berbagai hal yang terkait dengan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apa Tujuan Dari Otonomi Daerah Sebenarnya?

1. Tujuan Politik
Pelaksanaan dan pemberian kewenangan daerah bertujuan untuk mewujudkan proses demokrasi politik melalui partai politik (ParPol) dan DPRD. Dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan masyarakat setempat bisa mendapat pelayanan yang baik, pemberdayaan masyarakat, dan terciptanya sarana-prasarana yang lebih layak.

2. Tujuan Administratif
Hal ini berhubungan dengan pembagian administrasi pemerintahan pusat serta pemerintahan daerah, juga termasuk dalam manajemen birokrasi, dan sumber keuangan.

Pemberian kewenangan daerah ini juga bertujuan mewujudkan pengelolaan SDA yang lebih efektif serta memberikan peluang untuk warga setempat turut serta dalam menyelenggarakan pemerintahan.

3. Tujuan Ekonomi
Dari sisi ini, pemberian kewenangan daerah ini diharapkan bisa mewujudkan peningkatan indeks pembangunan manusia sehingga kesejahteraan masyarakat bisa jadi lebih baik.

Selain itu, penerapan otonomi daerah ini bertujuan meningkatkan daya saing dan kualitas produksi daerah otonom tersebut. Sehingga berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat setempat.

Apa Dasar Hukum Penerapan Otonomi Daerah?

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah berjalan berdasar beberapa dasar hukum yang kuat. Diantranya :

  1. UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 – 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 , Pasal 18B ayat 1 dan Ayat 2.
  2. TAP MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, serta Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yg Berkeadilan, serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  3. TAP MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
  4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  5. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Revisi UU No.32 Tahun 2004.

Apa Prinsip dari Otonomi Daerah?

1. Prinsip Otonomi Seluas-Luasnya.
Daerah otonom mendapatkan kewenangan untuk mengatur dalam hal pemerintahan dan mengatur kepentingan masyarakatnya. Namun, otonom tersebut tidak memiliki kewenangan dalam politik luar negeri, agama, moneter, keamanan, peradilan, dan fiskan nasional.

2. Prinsip Otonomi Nyata.
Daerah otonom mempunyai kewenangan untuk menjalankan pemerintahan berdasar tugas, wewenang, dan kewajiban yang secara nyata telah ada.

Tugas, wewenang, dan kewajiban tersebut berpotensi berkembang sesuai ciri khas daerah tersebut dan semua potensinya.

3. Prinsip Otonomi Bertanggungjawab.
Sistem penyelenggaraan harus sesuai dengan maksud serta tujuan dari pemberian otonomi. Pada dasarnya pemberian kewenangan bertujuan supaya daerah tersebut bisa berkembang dan masyarakatnya lebih sejahtera.

Apa Asas dalam Otonomi Daerah?

Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan berdasarkan tiga asas, yaitu:

  1. Asas Desentralisasi
    Asas desentralisasi ini merupakan pemberian wewenang menjalankan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan struktur NKRI dan dasar hukum yang berlaku.
  2. Asas Dekosentrasi
    Asas ini merupakan pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur (pemerintah daerah) yang bertugas sebagai wakil pemerintah dan atau perangkat pusat daerah.
  3. Asas Tugas Pembantuan
    Asas Ini maksudnya yaitu pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Tugas tersebut harus dipertanggungjawabkan dan dilaporkan kepada yang berwenang.

Sedangkan asas umum penyelenggaraan negara adalah:

  1. Asas Kepastian Hukum, yaitu asas yang mengacu pada peraturan perundang-undangan dan keadilan penyelenggaraan kegiatan negara;
  2. Asas Tertib Penyelenggara, yaitu asas yang menjadi pedoman untuk keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam mengendalikan penyelenggaraan negara;
  3. Asas Kepentingan Umum, yaitu asas yang berfokus kepada kesejahteraan umum dgn cara aspiratif, akomodatif, dan selektif
  4. Asas Keterbukaan, yaitu asas yang memerintahkan untuk lebih terbuka atas hak masyarakat agar/untuk bisa mendapat informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif mengenai penyelenggaraan negara dengan selalu melindungi hak asasi pribadi, golongan, maupun rahasia negara.
  5. Asas Proporsionalitas, yaitu asas yg mengutamakan keseimbangan hak dan kewajiban.
  6. Asas Profesionalitas, yaitu asas yg mengutamakan keadilan berlandaskan kode etik serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  7. Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang memastikan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara bisa dipertanggungjawabkan kepada rakyat;
  8. Asas Efisiensi dan Efektifitas, yaitu asas yang menjamin penggunaan sumber daya yang ada secara optimal dan bertanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat.
Dampak negatif otonomi daerah

Apa dampak dari adanya otonomi daerah ini ?

Dampak Positif dari Otonomi Daerah.

Berikut ini beberapa dampak positif otonomi daerah, diantaranya :

  1. Pemerintah derah lebih mudah untuk mengembangkan kebudayaan yang dimiliki.
  2. Perekonomian daerah menjadi lebih meningkat.
  3. Pembangunan daerah jadi lebih efisien disegi waktu dan biaya.
  4. Pengelolaan SDA bisa jadi lebih maksimal.
  5. SDM bisa dikembangkan dan dioptimalkan lagi oleh pemerintah daerah.
  6. Ada desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah.
  7. Kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat jadi lebih meningkat.
  8. Memiliki kewenangan daerah kebijakan sesuai kondisi wilayahnya.

Dampak Negatif Otonomi Daerah.

Berikut ini beberapa dampak negatif pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia bagi masyarakat maupun pemerintahan :

  1. Daerah yang miskin akan lambat untuk berkembang.
  2. Tidak adanya koordinasi daerah tingkat satu.
  3. Kemungkinan terjadinya kesenjangan sosial karena kewenangan yang di berikan pemerintah pusat terkadang bukan pada tempatnya.
  4. Karena merasa melakukan kegiatannya sendiri sehingga para pimpinan sering lupa dengan tanggung jawabnya.

Nah itu dia beberapa penjelasan mengenai otonomi daerah dari pengertian, asas, prinsip, tujuan, dan dampak negatif otonomi daerah dan positifnya. Semoga bermanfaat.

Baca Juga Artikel Lainnya :

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here