Mengenal Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Lebih Lanjut

0
21
Otoritas Jasa Keuangan

Saat ini, mungkin kita sering mendengar dan menemukan kata OJK. Namun, walau sering menjumpai kata ini tidak semua orang paham dan tahu apa itu OJK ini.

Apa OJK Itu ?

OJK merupakan sebuah lembaga negara yang memiliki fungsi dan tugas dalam penyelenggaraan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap industri jasa keuangan secara terintegrasi.

Atau dengan kata lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen yang bebas campur tangan pihak lain yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan.

OJK dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Wimboh Santoso, SE., MSc., Ph.D. hingga tahun 2022 mendatang.

Beberapa badan yang termasuk dalam industri jasa keuangan yang masuk dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah:

  1. Perbankan
  2. Pasar modal
  3. Asuransi
  4. Dana pensiun
  5. Lembaga pembiayaan
  6. Dan beberapa lembaga jasa keuangan lainnya

Bagaimana sejarah OJK ?

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diresmikan pada 16 Juli 2012. Ada lima langkah yang dilalui OJK sebelum akhirnya OJK menjalankan seluruh tugasnya, antara lain:

  • Pada 15 Agustus 2012 dibentuk lah Tim Transisi OJK Tahap I yang bertugas membantu para Dewan Komisioner OJK dalam melaksanakan tugasnya.
  • Pada 31 Desember 2012, OJK secara efektif beroperasi dengan cakupan tugas Pengawasan Pasar Modal serta Industri Keuangan Non-Bank.
  • Pada 18 Maret 2013, dibentuk lah Tim Transisi OJK Tahap II yang bertugas membantu Dewan Komisioner OJK melasanakan pengalihan fungsi, tugas & wewenang Pengaturan serta Pengawasan Perbankan dari BI.
  • Pada 31 Desember 2013, OJK sepenuhnya menjalani tugasnya dalam mengawasi kinerja dari Perbankan.
  • Dan Pada 01 Januari 2015, OJK mulai meluaskan pengawasannya ke industri Non-Bank, yaitu Pengaturan serta Pengawasan Lembaga Keuangan Mikro (LKM).
otoritas jasa keuangan

Apa Latar Belakang Didirikannya OJK ?

Latar belakang pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini adalah karena adanya kebutuhan dalam hal penataan beberapa lembaga pelaksana yang bertugas mengatur & memberikan pengawasan di sektor jasa keuangan.

Mengacu pada pengertian OJK di tadi, berikut ini adalah beberapa hal yang melandasi pembentukan dari badan keuangan ini :

  1. Amanat Undang-Undang.
    Adanya suatu amanat dari UU (undang-undang) untuk melakukan pembentukan sebuah/ suatu lembaga pengawasan di bidang jasa keuangan yang mencakup Perbankan, Asuransi, Sekuritas, Dana Pensiun, Modal Ventura, Jasa Pembiayaan, serta badan lain yang mengelola dana masyarakat.
  2. Perkembangan Industri Jasa Keuangan.
    Adanya globalisasi serta inovasi teknologi dan industri dalam sistem keuangan yang begitu pesat, membuat industri keuangan menjadi sangat dinamis, kompleks, & saling terhubung.
  3. Konglomerasi Lembaga Jasa Keuangan.
    Pengawasan perlu/ harus/ dianjurkan dilakukan kepada lembaga jasa keuangan yang mempunyai anak perusahaan di bidang jasa keuangan yang berbeda kegiatan usaha (konglomerasi). Contohnya, Bank punya anak perusahaan di bidang jasa Asuransi, Pembiayaan, Sekuritas, ataupun Dana Pensiun.
  4. Perlindungan Konsumen.
    Semakin kompleksnya layanan jasa keuangan tentu permasalah dan pelanggaran di industri ini pun juga makin meningkat. Oleh karena itu, diperlukan edukasi, perlindungan kepada konsumen dan pembelaan hukum kepada konsumen dari pihak-pihak terkait.

Apa Visi Dan Misi dari OJK ?

Visi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) :

Visi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ini adalah menjadi suatu/ sebuah lembaga pengawas industri jasa keuangan yang lebih terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional berdaya saing global dan dapat memajukan kesejahteraan umum.

Misi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yaitu :

  1. Mewujudkan terselenggaranya seluruh kegiatan dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
  2. Mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh berkelanjutan dan stabil;
  3. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Apa Tujuan, Fungsi, Tugas, dan Wewenang OJK ?

Tujuan Ojk :
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk untuk/ agar seluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan Dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel; Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; Dan Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Fungsi OJK :
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan serta pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor/ bidang jasa keuangan.

Tugas OJK :
Badan ini mempunyai tugas unutuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, serta di sektor IKNB.

Wewenang OJK :
Wewenang OJK dalam tugas pengaturan dan tugas pengawasan yaitu :

  1. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
  2. Membuat serta menetapkan peraturan tentang pengawasan di sektor jasa keuangan.
  3. Membuat serta menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan tugas OJK.
  4. Mengatur tata cara penetapan pengelola statuter di lembaga jasa keuangan.
  5. Mengatur struktur organisasi dan infrastruktur, serta pengelolaan kekayaan & kewajiban.
  6. Membuat serta menetapkan peraturan tentang tata cara pemberian sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor jasa keuangan.
  7. Membuat serta menetapkan kebijakan tata cara pengawasan terhadap industri jasa keuangan.
  8. OJK bisa melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, dan perlindungan konsumen, serta tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan.
  9. Memberikan sanksi administratif kepada yang melanggar peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.
  10. OJK berwewenang memberikan atau mencabut ijin usaha, pengesahan, serta penetapan lain dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Apa Asas-asas OJK ?

a. Asas independensi, yaitu independen dalam pengambilan keputusan & pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;

c. Asas kepentingan umum, yaitu asas yang membela serta melindungi kepentingan konsumen & masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;

d. Asas keterbukaan, asas ini bermaksud/ memiliki arti membuka diri kepada masyarakat agar mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara. Termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

e. Asas profesionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keahlian didalam pelaksanaan tugas & wewenang Otoritas Jasa Keuangan, tetap berlandaskan pada kode etik juga ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Asas integritas, yaitu asas berpegang teguh kepada nilai moral disetiap tindakan serta keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; juga

g. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa disetiap kegiatan dan hasil akhir setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here